HARIAN LAHAT.PLG.- Pemerintah Kabupaten Lahat kembali berhasil mempertahankan status Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) perwakilan Sumatera Selatan (Samsel).
Perolehan opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Andri Yogama kepada Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi bersama Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST di gedung (BPK) RI Sumsel Perwakilan. Perolehan ini, bagi Pemkab Lahat berhasil mempertahankan 10 kali berturut-turut, penghargaan terbesar atas laporan keuangan daerah.
Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi, didampingi Sekda, Chandra, SH, MM dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat, M Ghufran D SE MM mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lahat sangat berterima kasih. untuk dapat mempertahankan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Sumsel untuk yang ke 10 kalinya berturut-turut.
“Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Lahat bersama DPRD Lahat, untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik,” kata Muhammad Farid, Jumat (3/5). /2024).
Muhammad Farid menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lahat mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumsel. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK RI Sumsel dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti, guna terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.”.
“Rekomendasi dari BPK RI, setiap tahunnya selalu kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti, guna terus meningkatkan kualitas penyajian dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Lahat, M Ghufran mengatakan, predikat Opini WTP yang berhasil dipertahankan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
“Ini semua berkat komitmen pimpinan, dukungan DPRD dan kerja sama seluruh OPD di Kabupaten Lahat, guna terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Lahat,” kata Ghufran.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Andri Yogama mengatakan, predikat Opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diterima Pemkab Lahat merupakan cerminan bahwa Pemkab Lahat telah menyajikan dan melaksanakannya. pengelolaan keuangan dengan tepat.
“Semoga kedepannya Pemerintah Kabupaten Lahat dan DPRD Lahat dapat terus menjaga sinergi yang baik, sehingga laporan keuangan tetap optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.